Guru Tak Boleh Lagi Sendirian! Bupati Magelang Siapkan Advokasi dan Jaminan Kesejahteraan
Bupati Magelang Grengseng Pamuji siapkan perlindungan hukum dan kesejahteraan guru lewat 3 pilar reformasi pendidikan 2026.

KABUPATEN MAGELANGBupati Magelang, Grengseng Pamuji, menegaskan komitmennya dalam memperkuat perlindungan guru serta meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidikan sebagai bagian dari reformasi sistem pendidikan secara menyeluruh.

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Halalbihalal dan Sinergi Advokasi Guru 2026 bersama PGRI Kabupaten Magelang, yang digelar di Graha Dwija PGRI, Muntilan, Sabtu (11/4/2026).

Menurut bupati, kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang aman dan kondusif. Ia menekankan bahwa guru tidak akan dapat menjalankan tugas secara maksimal apabila berada dalam tekanan atau rasa tidak aman.

Baca Juga: 45 Sekolah di Semarang Dapat Revitalisasi & Layar Canggih, Ini Target Besarnya

“Pendidikan berkualitas tidak mungkin lahir dari suasana penuh tekanan. Guru harus bisa mengajar dengan tenang, siswa belajar dengan senang, dan orang tua percaya,” tegasnya.

Dalam arah kebijakan 2026, Pemkab Magelang menetapkan tiga pilar utama reformasi pendidikan. Pilar pertama adalah penguatan perlindungan hukum dan profesi guru, melalui penyediaan sistem advokasi agar guru tidak menghadapi persoalan hukum secara sendiri. Selain itu, pemerintah juga akan mengevaluasi beban administrasi seperti E-Kinerja dan Platform Merdeka Mengajar (PMM).

“Advokasi harus hadir sebagai payung sebelum hujan,” ungkapnya.

Pilar kedua adalah sinkronisasi kebijakan serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. Pemerintah daerah akan memperkuat harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, terutama dalam pemenuhan hak guru, termasuk guru PPPK paruh waktu dan tenaga honorer, agar tepat sasaran.

Sementara pilar ketiga adalah penguatan kolaborasi lintas sektor. Bupati menegaskan bahwa pembangunan pendidikan tidak bisa hanya bergantung pada Dinas Pendidikan, melainkan membutuhkan keterlibatan tokoh agama, aparat penegak hukum, serta masyarakat luas.

Baca Juga: HUT Ke 479 Semarang, Tancap Gas Transformasi: Dari Kota Pelabuhan ke Kota Tangguh Masa Depan

Selain itu, perhatian juga diarahkan pada pemerataan infrastruktur pendidikan di wilayah pinggiran, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Bupati juga menyoroti berbagai tantangan di dunia pendidikan, seperti kenakalan remaja hingga persoalan kesehatan mental siswa. Ia mengungkapkan bahwa sebagian anak yang terlibat masalah hukum memiliki kondisi psikologis yang memprihatinkan.

“Ini realitas anak-anak kita. Ada yang merasa hidupnya sudah tidak berarti. Ini harus menjadi perhatian serius kita bersama,” pesannya.

Ia pun mengapresiasi berbagai inovasi pendidikan karakter yang telah mulai dikembangkan, serta mendorong penguatan program tersebut sebagai solusi jangka panjang.

https://www.jatengnetwork.com/pendidikan/28416991415/guru-tak-boleh-lagi-sendirian-bupati-magelang-siapkan-advokasi-dan-jaminan-kesejahteraan

Anda mungkin juga menyukai