SEMARANGNETWORK.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2026.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, Sumarno, menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan akan ditempuh melalui berbagai upaya, mulai dari penanganan piutang pajak dengan metode door to door, razia kepatuhan wajib pajak, hingga mempermudah akses pembayaran melalui aplikasi Sakpole, Samsat Budiman, Samsat Corporate, Samsat Keliling, serta kerja sama dengan BUMDes.
Hal itu ia sampaikan dalam Nota Keuangan Rancangan APBD Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 pada rapat paripurna DPRD Jateng di Gedung Berlian, Kota Semarang, Kamis 27 November 2025.
Selain optimalisasi pajak, Pemprov juga akan memaksimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD didorong untuk menjalankan model bisnis yang adaptif, modern, dan mampu bersaing.
Sumarno menyampaikan bahwa berbagai perbaikan kinerja BUMD telah dilakukan, termasuk pembangunan rest area Tol Solo–Semarang KM 445B di Tuntang, Salatiga, yang dikelola PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda). Selain itu, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT) juga sudah resmi mengoperasikan pabrik garam industri sejak Juni 2025 di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Pati.
Pengembangan bisnis lain oleh BUMD meliputi pembangunan greenhouse, perdagangan komoditas pangan, hingga penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk kebutuhan industri.
Dari sisi fiskal, pendapatan daerah Pemprov Jateng pada 2026 ditargetkan naik 3,04% menjadi Rp23,74 triliun. Sementara belanja daerah diproyeksikan lebih efisien dengan penurunan 2,79%. Total pembiayaan daerah mencapai Rp414,5 miliar, terdiri dari penerimaan pembiayaan Rp484,5 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp70 miliar.
