SPMB Jateng 2026, Begini Pesan Wagub Taj Yasin: Tidak Ada Titip Siswa!

REMBANG, jatengnetwork.com — Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Provinsi Jawa Tengah harus berlangsung secara terbuka dan bebas dari praktik titipan.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen di sela proses Wisuda SMK Al Anwar ke-6 dan MTs Sains Al Anwar ke-1 Islamic Boarding School di Sarang, Rembang, Sabtu, 6 Juni 2026.

Dijelaskan, SPMB SMA, SMK, dan SLB Negeri di Jateng harus zero siswa titipan dan harus berlangsung secara transparan.

Pesan tersebut disampaikan seiring dimulainya tahapan penerimaan siswa baru untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Baca Juga: Ratusan Santri Dampingi Wagub Taj Yasin Tanam Mangrove di Pantai Temperak Rembang

"Hari ini sudah dimulai pendaftaran penerimaan siswa-siswi. Saya berharap keterbukaan dan transparansi benar-benar terwujud seperti yang sudah-sudah berjalan," ujar Wagub Taj Yasin.

Menurutnya, seluruh calon peserta didik harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti proses seleksi.

Karena itu, tidak boleh ada perlakuan khusus yang mengabaikan mekanisme dan aturan yang telah ditetapkan.

"Tidak ada yang namanya nitip siswa, tidak ada yang namanya nitip teman untuk bisa diterima di sekolahan. Semuanya sama dan tinggal bagaimana langkah-langkah yang sudah ditentukan pendaftaran itu dilalui," tegasnya.

Baca Juga: Sekolah Jurnalistik FH Unissula dan PWI Jateng: Mahasiswa Harus Peka Dinamika Peradaban

Taj Yasin mengatakan, SPMB tidak semata-mata soal diterima atau tidak di sekolah tertentu karena lebih penting memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas.

Karena itu, Pemprov Jateng terus berupaya meningkatkan kualitas seluruh sekolah negeri agar masyarakat tidak hanya berfokus pada sejumlah sekolah yang dianggap favorit.

"Kita dorong bersama-sama agar sekolah itu benar-benar maju semua," ujarnya.

Baca Juga: Evaluasi MBG di Jateng, Gubernur Ahmad Luthfi: Libatkan Pemerintah Daerah