KOTA PEKALONGAN – Peningkatan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) menjadi salah satu prioritas pembangunan Kota Pekalongan tahun ini. Dengan begitu, masyarakat Kota Pekalongan dapat merasakan manfaat nyata dari transformasi digital, baik dalam hal akses layanan publik, maupun transparansi tata kelola pemerintahan.
Untuk mencapai hal tersebut, evaluasi terhadap penerapan SPBE perlu dilakukan, terutama demi mengejar target Indeks SPBE tahun 2024 sebesar 4,27.
Demikian disampaikan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Derah (Setda) Kota Pekalongan, Agust Marhaendayana, pada acara Forum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Pekalongan Tahun 2024, di Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan, baru-baru ini.
“Kalau tahun kemarih sudah baik, kami ingin tahun ini bisa masuk kategori Memuaskan. Mohon target itu bisa didukung bersama. Bahwa prinsip integritas, kolaborasi, integrasi lebih diutamakan, khususnya pada item yang nilainya masih kurang, yakni terkait dengan data dan dokumentasi. Oleh karena itu, kita meminta agar data dan dokumentasi bisa selalu terupdate, tercatat dan dilaporkan,” bebernya.
Kepala Bidang Aplikasi dan Persandian, Dinas Kominfo Kota Pekalongan, Kusuma Adi Achmad menjelaskan, terkait evaluasi SPBE, pihaknya berfokus terhadap penerapan yang sesuai dengan kebijakan dan prosedur. Ia berharap Indeks SPBE Kota Pekalongan dapat mencapai nilai 4 atau tingkat kematangannya sudah terintegrasi (kolaboratif).
Ditambahkan, kondisi tersebut membutuhkan kolaborasi semua pihak, khususnya OPD yang menyelenggarakan SPBE.
“Dengan kolaborasi ini, harapannya Pemkot dalam penerapan SPBE sudah patuh terhadap regulasi, maupun standarisasi yang ada, dan bermanfaat dalam memberikan kualitas pelayanan bagi masyarakat yang mengakses secara digital,” ujarnya Kadia.
Kadia menyebutkan, berdasarkan hasil evaluasi SPBE Tahun 2023 dari Kemenpan RB, Kota Pekalongan memperoleh angka indeks SPBE sebesar 3,29, sedangkan target tahun ini sebesar 4,27. Target ini memang dihadapkan pada persepsi dari evaluator eksternal dan pelengkapan bukti dukung yang disajikan, justifikasi, dan diskusi yang berlangsung pada saat wawancara dengan tim penilai.
Lanjutnya, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam penerapan SPBE, di antaranya adalah penerapan manajemen SPBE yang terdiri dari delapan aspek, yakni manajemen risiko, keamanan informasi, data, aset TIK, perubahan, SDM, pengetahuan, dan manajemen layanan.
“Hal ini memang menjadi tantangan semua yang menyelenggarakan SPBE karena ruang lingkup kematangan ini. Untuk mencapai level 3, (manajemen ini) sudah harus dilakukan oleh semua OPD. Tantangan berikutnya adalah terkait audit yang masih menjadi PR untuk Pemkot, yakni audit terkait aplikasi, infrastrukstur, maupun keamanan,” tandasnya.
Penulis: Dian, Kontributor Kota Pekalongan
Editor: Tn, Diskominfo Jateng
Accessibility Tools
Increase TextPemerintah Provinsi Jawa Tengah
Jl. Pahlawan No.9, Mugassari, Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50249
Telp:024-8415548, 8453676
Fax:024-8311266
Email:ppid@jatengprov.go.id
https://jatengprov.go.id/beritadaerah/kejar-target-indeks-spbe-kota-pekalongan-pastikan-masyarakat-rasakan-manfaat-transformasi-digital/