Atasi Genangan Air di Depan Polytron Demak, Gubernur Ahmad Luthfi Tinjau Lokasi Sodetan Sungai Sayung

DEMAK – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau titik lokasi pembangunan sodetan Sungai Sayung di Kabupaten Demak, Senin (27/10/2025). Proyek tersebut menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi genangan air yang kerap terjadi di jalur Pantura depan pabrik Polytron, Kecamatan Sayung.

Ahmad Luthfi menjelaskan, titik genangan di depan Polytron merupakan salah satu prioritas penanganan banjir Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pasalnya, kawasan tersebut kerap menjadi langganan banjir dan mengganggu kelancaran arus lalu lintas di jalur utama Semarang–Demak.

“Kita harus punya terobosan kreatif untuk menyiasatinya. Maka kita berdiskusi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk membuat sodetan,” ujar Luthfi di lokasi.

Genangan air di kawasan itu menutup jalur Pantura sepanjang sekitar 500 meter (KM 08+200 hingga KM 08+700) di kedua arah. Kondisi tersebut disebabkan oleh elevasi tanah yang rendah serta sistem drainase yang tidak berfungsi optimal. Aliran air ke Sungai Babon dan Sungai Sayung tersendat, sementara sipon di area tersebut belum mampu mengalirkan air secara maksimal ke Sungai Menyong.

Sebagai solusi, akan dibangun sodetan Sungai Sayung sepanjang 168 meter dengan waktu pengerjaan 65 hari dan anggaran sebesar Rp6,4 miliar yang bersumber dari APBN. Selain itu, akan didirikan rumah pompa dengan dua unit pompa berkapasitas masing-masing 50 liter per detik untuk mempercepat pembuangan air ke sungai.

“Harapannya, banjir di wilayah ini bisa segera teratasi,” tambah Luthfi.

Selain pembangunan sodetan, normalisasi Sungai Sayung, Kali Babon, dan Kali Sringin juga dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) sebagai upaya terpadu mengurangi risiko banjir di kawasan Demak.

Dalam kunjungannya, Gubernur Luthfi menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan meski di tengah kondisi cuaca ekstrem.

“Mobilitas masyarakat, anak sekolah, dan sebagainya tidak boleh terganggu. Semua OPD provinsi dan kabupaten, serta kementerian terkait, harus bergerak bersama sebagai wujud hadirnya negara di tengah masyarakat,” tegasnya.