
JAKARTA – Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif, dan Wakil Bupati Purbalingga, Dimas Prasetyahani, segera merilis program 100 hari kerja, meliputi sektor birokrasi hingga strategi menghadapi kebijakan efiiensi dari pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikan Bupati Fahmi pada acara Ramah Tamah, di gedung Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta, Kamis (20/2/2025).
“Kami di 100 hari pertama akan mulai ada pembangunan yang bisa dilakukan di Kabupaten Purbalingga, dan ada beberapa konsep-konsep, program inovasi, program kolaboratif. Program itu sedang kami susun, dan sudah akan. Insyaallah dalam waktu ke depan akan kami rilis program 100 hari pertama,” bebernya.
Ditambahkan, langkah awal yang dilakukan adalah perombakan birokrasi berdasarkan asesmen, dengan melihat kondisi birokrasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga saat ini.
“Yang penting satu tujuannya (adalah) bagaimana seluruh pegawai yang ada di Pemerintah Kabupaten Purbalingga ini bisa betul-betul dioptimalkan sebaik mungkin. Mudah-mudahan (kami) bisa memberikan pelayanan yang lebih optimal, pelayanan yang terbaik untuk masyarakat,” katanya.
Terkait kebijakan efisiensi pemerintah pusat, bupati mengakui akan berdampak pada kemampuan finansial Pemkab Purbalingga.
“Ada beberapa puluh miliar yang akan terpotong untuk di-refocussing, diefisiensikan untuk kegiatan lain,” katanya.
Meski demikian, imbuhnya, hal itu merupakan tantangan. Ia akan melakukan berbagai program untuk menyiasatinya.
“Kita mencoba berpikir secara out of the box dan berbagai inovasi yang kita lakukan, berbagai gagasan, ide-ide menarik yang sebenarnya itu tidak bergantung dari APBD, dan melakukan program kolaborasi,” katanya.
Bupati mengharapkan dukungan dan kontribusi dari berbagai pihak.
“Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga akan membuka diri seluas-luasnya untuk membuka kerja sama kolaborasi investasi, dan sebagainya yang memungkinkan dilakukan,” ungkapnya.
Senada Wakil Bupati Purbalingga, Dimas Prasetyahani, mengajak warganya untuk bersatu padu, demi merealisasikan pembangunan Kabupaten Purbalingga ke depan.
“Semoga pemerintahan kami bisa memberikan angin segar yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Kami mohon support dan doa restunya agar amanah yang diberikan mayoritas masyarakat ini bisa kita emban sebaik-baiknya,” katanya.
Dirinya juga siap untuk melaksanakan peran sebagai pelaksana harian bupati, selama Bupati Fahmi menjalani retret tujuh hari di Magelang.
“Setelah ini saya akan melaksanakan agenda rutin harian bupati. Tentunya nanti hal-hal yang perlu diteken oleh Mas Bupati lebih baik menunggu beliau pulang di Purbalingga,” katanya.
Sementara itu, Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, menyatakan dirinya dan Wakil Bupati tidak menerapkan program 100 hari kerja dalam pemerintahannya. Menurutnya, waktu kerja lima tahun ke depan tidak bisa disingkat dan diukur dalam 100 hari.
Sadewo mengajak semua pihak bersama-sama membangun Banyumas, terutama dengan menerapkan berbagai inovasi.
“Kita harus pandai-pandai berinovasi. Hubungan baik dengan pemerintah pusat dan provinsi. Andalan kita kan dana dari provinsi dan pusat. Di samping (itu) nanti (kami) akan mencoba menaikkan pendapatan asli daerah,” lanjutnya.
Penulis: Gn/Prokompim Purbalingga, Agustina KW/Kontributor Banyumas
Editor: Tn/Ul, Diskominfo Jateng
Accessibility Tools
Increase Text
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Jl. Pahlawan No.9, Mugassari, Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50249
Telp:024-8415548, 8453676
Fax:024-8311266
Email:[email protected]
https://jatengprov.go.id/beritadaerah/bupati-dan-wakil-bupati-purbalingga-segera-lakukan-program-100-hari-kerja/