DPRD Semarang Ingatkan Pemkot: Jangan Paksakan Proyek P-APBD 2026, Waktu Mepet Bisa Jadi Masalah

SEMARANG, SEMARANGNETWORK.COM – DPRD Kota Semarang meminta Pemkot Semarang lebih selektif menjalankan program pembangunan yang masuk dalam Perubahan APBD (P-APBD) 2026. Waktu pelaksanaan anggaran yang semakin sempit dinilai tidak ideal untuk memaksakan proyek yang membutuhkan proses panjang.

Ketua DPRD Kota Semarang Kadarlusman mengatakan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus mempertimbangkan kemampuan waktu sebelum menetapkan kegiatan fisik dalam perubahan anggaran.

Menurutnya, proyek yang membutuhkan tahapan panjang sebaiknya tidak dipaksakan hanya demi mengejar penyerapan anggaran. Jika waktu pengerjaan tidak mencukupi, pekerjaan berisiko tidak selesai hingga akhir tahun sekaligus menimbulkan persoalan dalam pertanggungjawaban anggaran.

“Untuk program pembangunan di perubahan ini harus disesuaikan dengan sisa waktu yang ada. Proyek yang membutuhkan proses panjang dan waktu lama pasti dievaluasi oleh TAPD. Jangan sampai dipaksakan, nanti malah tidak terserap dan tidak selesai sehingga menjadi temuan di kemudian hari,” tegas Kadarlusman, Selasa (6/10/2026).

DPRD juga menyoroti langkah Pemkot melakukan penyesuaian dan rasionalisasi target dalam postur P-APBD. Kebijakan tersebut dinilai penting agar rencana pendapatan dan belanja daerah tetap realistis hingga akhir tahun.

Kadarlusman menyebut keseimbangan antara target pendapatan dan belanja harus menjadi perhatian. Jangan sampai belanja dipatok terlalu tinggi sementara kemampuan pendapatan tidak mampu menutupinya.

“Antara target pendapatan dan belanja itu memang harus seimbang. Kemarin ada penyesuaian rasionalisasi karena ada kekhawatiran dari Pemkot kalau alokasi belanja di sisa lima hingga enam bulan ke depan tidak menutup target,” ujarnya.

Setelah P-APBD disahkan, DPRD memastikan fungsi pengawasan akan diperkuat. Pemkot diminta konsisten menjalankan program yang telah disepakati dalam rapat paripurna.

Pengawasan juga akan dilakukan di lapangan untuk memastikan anggaran APBD benar-benar menghasilkan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.

“Harapannya pemerintah harus konsisten melaksanakan program-program yang sudah disahkan di paripurna ini. Fungsi kontrol kami semuanya juga akan ikut mengawasi di lapangan,” jelasnya.

DPRD sekaligus mendorong agar persoalan waktu pembahasan tidak kembali terjadi pada periode anggaran berikutnya. Penjadwalan bersama Badan Musyawarah (Bamus) diminta disiapkan lebih awal agar pelaksanaan proyek tidak terjebak pekerjaan yang dikebut menjelang tutup tahun.

“Harapan kami ke depan penjadwalan pembahasan materi bisa disiapkan lebih awal dan waktunya lebih longgar. Jangan sampai pengerjaannya terkesan kejar-kejaran dengan batas waktu akhir tahun sehingga kualitas pembangunan tetap terjaga dengan baik,” tandas Kadarlusman.