Fahri Hamzah Nilai Jawa Tengah Paling Siap Jalankan Program 3 Juta Rumah

SEMARANG – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah, menilai Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi paling siap dalam mendukung program nasional pembangunan tiga juta rumah.

Penilaian tersebut disampaikan Fahri saat bertemu Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, di Kota Semarang, Senin (18/5/2026).

“Jawa Tengah di antara yang cukup siap karena database tanahnya paling bagus,” ujar Fahri.

Menurutnya, kesiapan data menjadi faktor penting agar program pembangunan rumah bagi masyarakat bisa berjalan tepat sasaran. Pemerintah membutuhkan basis data yang akurat mengenai masyarakat yang benar-benar membutuhkan hunian.

Baca Juga: Gubernur Jawa Tengah Fokuskan Pembangunan Jateng 2027 pada Pariwisata dan Ekonomi Syariah

Sementara itu, Taj Yasin menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap mendukung penuh skema pemerintah pusat dalam mengurangi backlog perumahan.

Ia menyebut backlog perumahan masih menjadi tantangan besar di Jawa Tengah. Berdasarkan data akhir Triwulan I Tahun 2026, jumlah backlog rumah di provinsi ini masih mencapai 1.051.656 unit.

“Kondisi ini memerlukan intervensi yang masif, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat,” jelasnya.

Pemprov Jawa Tengah, lanjut Taj Yasin, terus melakukan intervensi melalui dukungan APBD Provinsi berupa bantuan keuangan desa dan bantuan sosial.

Pada 2025, penanganan rumah di Jawa Tengah mencapai 17.510 unit. Sementara pada 2026 ditargetkan sebanyak 5.000 unit tambahan.

Baca Juga: Booth Exhibition Honda Jateng yang Sukses Gaet Pengunjung Anak Muda di STERIL 2026 di Awann Costa

Selain itu, realisasi Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di Jawa Tengah pada 2025 mencapai 24.470 unit dengan nilai Rp2,9 triliun dan menempatkan Jawa Tengah di posisi kedua nasional.

Sedangkan periode Januari hingga April 2026, realisasi KPR FLPP tercatat mencapai 4.613 unit senilai Rp550,3 miliar dan berada di peringkat ketiga nasional.

Pemprov Jawa Tengah juga telah menerapkan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan BPHTB sebesar 100 persen bagi masyarakat berpenghasilan rendah.