Kecamatan Berdaya, Cara Pemprov Jateng Hadirkan Negara Lebih Dekat dengan Warga

SEMARANG – Pembangunan yang bermakna tak selalu hadir lewat pidato panjang atau gedung megah. Di Jawa Tengah, pemerintah memilih menyusuri ruang-ruang terdekat kehidupan warga, dari balai kecamatan hingga lapangan desa. Dari pendekatan itulah lahir program Kecamatan Berdaya, sebuah ikhtiar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memendekkan jarak antara kebijakan dan masyarakat.

Bagi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, kecamatan bukan sekadar wilayah administratif, melainkan simpul kehidupan warga. Di sanalah masyarakat mengurus hak, mencari perlindungan, mengembangkan potensi, dan menaruh harapan akan masa depan yang lebih baik.

Melalui Kecamatan Berdaya, negara dihadirkan lebih dekat, lebih membumi, dan terasa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.

Sepanjang 2025, konsep tersebut mulai diwujudkan. Sebanyak 142 kecamatan di Jawa Tengah ditetapkan sebagai proyek percontohan Kecamatan Berdaya dan mulai menjalankan berbagai program pemberdayaan. Di wilayah ini, layanan perlindungan sosial, penguatan ekonomi, hingga ruang aktualisasi generasi muda ditata secara terintegrasi.

“Kecamatan Berdaya adalah jembatan layanan pemerintah ke 8.490 desa dan 576 kecamatan,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Jawa Tengah, Nadi Santoso, Senin (29/12/2025).

Program Kecamatan Berdaya dibangun di atas empat pilar utama. Pertama, perlindungan perempuan dan anak melalui penguatan layanan serta pelatihan kader paralegal di tingkat kecamatan. Kedua, pemberdayaan pemuda lewat Kartu Zilenial dan penyediaan sport center sebagai ruang tumbuh generasi muda. Ketiga, perhatian khusus bagi lansia dan penyandang disabilitas. Keempat, penguatan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal.

Di sektor kepemudaan, Kartu Zilenial menjadi instrumen penting. Hingga akhir 2025, lebih dari 12 ribu generasi milenial dan Gen Z telah memanfaatkan program ini, mulai dari pelatihan agribisnis, kewirausahaan, hingga penguatan keterampilan kerja. Melalui kecamatan, anak muda didorong menjadi pelaku pembangunan, bukan sekadar penonton.

Sementara pada pilar perlindungan perempuan dan anak, Pemprov Jateng menggandeng TP PKK, BKOW, serta berbagai lembaga terkait. Ratusan kader paralegal dilatih agar kecamatan mampu menjadi garda terdepan dalam pendampingan korban kekerasan dan perundungan.

“Pelayanan harus paling dekat dengan masyarakat, terutama untuk kesejahteraan sosial, perlindungan anak, dan pemberdayaan perempuan,” tegas Nadi.

Kecamatan Berdaya juga diperkuat melalui konsolidasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Pemprov Jateng menggelar rapat koordinasi untuk memetakan peran masing-masing OPD hingga tingkat kecamatan. Mulai 2026, setiap OPD ditargetkan memiliki kegiatan yang jelas dan terukur di wilayah Kecamatan Berdaya.

Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci pelaksanaan program ini. Pemerintah kabupaten dan kota didorong aktif melalui penguatan kelembagaan dan dukungan OPD setempat. Perguruan tinggi juga dilibatkan lewat program KKN, agar kajian akademik dapat bersentuhan langsung dengan realitas sosial di kecamatan.

Ke depan, Pemprov Jateng menargetkan seluruh 576 kecamatan di Jawa Tengah berstatus Kecamatan Berdaya pada 2026. Target tersebut berangkat dari keyakinan bahwa negara harus hadir di ruang terdekat dengan warganya.

Melalui Kecamatan Berdaya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya menghadirkan pelayanan yang lebih dekat, lebih peduli, dan lebih berdampak. Negara tak lagi hanya hadir dari balik podium, tetapi berjalan menyusuri kecamatan dan desa, menyapa warga dengan layanan nyata yang berdaya guna.