Wali Kota Magelang Tegas! Minta ASN Transparan Demi Pertahankan WTP

KOTA MAGELANG – Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, menegaskan komitmennya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Ia meminta seluruh jajaran perangkat daerah bersikap responsif dan terbuka dalam memberikan informasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal tersebut disampaikan saat menerima kunjungan supervisi Tim BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah terkait pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, di kantor Wali Kota Magelang, Rabu (8/4/2026).

Menurut Damar, proses audit oleh BPK bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan sarana penting untuk evaluasi serta peningkatan tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan.

Baca Juga: Prabowo Resmikan Pabrik Bus Listrik di Magelang, Jateng Jadi Motor Industri Kendaraan Listrik

“Kami memandang BPK sebagai mitra strategis dalam perbaikan tata kelola keuangan,” ujarnya.

Ia juga menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung, guna memastikan kelancaran audit dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Saya minta seluruh jajaran responsif menyampaikan informasi, agar pemeriksaan berjalan lancar, demi mempertahankan opini WTP,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H Rahmatullah, mengapresiasi komitmen yang ditunjukkan Pemerintah Kota Magelang.

Ia menilai, kepemimpinan kepala daerah memiliki peran penting dalam menentukan kualitas tata kelola keuangan di suatu wilayah.

Baca Juga: Disaksikan SBY, LavAni Juara Putaran Pertama Final Four Proliga 2026 Usai Tumbangkan Bhayangkara Presisi

“Sikap pimpinan sangat menentukan. Kami bersyukur pemimpin Kota Magelang memiliki kesadaran yang tinggi terhadap tata kelola keuangan,” ujarnya.

Ahmad Luthfi menambahkan, BPK tidak hanya menilai hasil akhir laporan keuangan, tetapi juga menelusuri seluruh proses untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

Beberapa sektor yang menjadi perhatian utama dalam pemeriksaan, termasuk dana hibah, pengadaan barang dan jasa, hingga promosi dan mutasi jabatan, baik di eksekutif maupun legislatif.