Kabupaten Semarang menggelar Festival Sekolah Berintegritas 2025 untuk menanamkan pendidikan karakter anti korupsi bagi siswa SMP/MTs. Kegiatan diikuti 63 siswa dari 21 sekolah.

Dinas DP3AKB Kabupaten Semarang menyiapkan UPTD PPA khusus untuk menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak. Unit baru ini akan beroperasi Januari 2026 dengan layanan 24 jam, fasilitas inap, dan sistem pelaporan online.

Menjelang akhir 2025, pembahasan kenaikan UMK 2026 di Kota dan Kabupaten Semarang kembali mencuat. Dengan pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran 4–5 persen, upah minimum tahun depan diproyeksikan naik sekitar 5 persen.

KABUPATEN SEMARANG - Ketua TP PKK Kabupaten Semarang Peni Ngesti Nugraha mengimbau para kader kesehatan dan posyandu, untuk terus mengampanyekan pentingnya makanan beragam, bergizi, seimbang, dan aman

Pelaksanaan ibadah haji Kabupaten Semarang tahun 2024 secara umum berjalan lancar

KABUPATEN SEMARANG – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Semarang akan fokus pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Termasuk membantu memberikan jaminan kesehatan, terutama ke

Pemerintah Kabupaten Semarang tak main-main meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi warganya.

Atina tampak antusias mendatangi Posyandu di Balai Desa Ngempon, Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, Rabu (17/1/2024)

Sebanyak 46 kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan 208 kepala desa se-Kabupaten Semarang, menyatakan siap bersikap proaktif mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)

Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Semarang diminta untuk melakukan percepatan penanganan stunting

Berikut ini informasi prakiraan cuaca Kota Semarang dan sekitarnya, Rabu, 20 Desember 2023 yang dilansir dari situs BMKG.

Pemerintah Kabupaten Semarang terus berkomitmen menyejahterakan warga penyandang risiko sosial.

Data hasil sensus pertanian (ST) 2023 yang diperoleh, diharapkan dapat dijadikan pijakan dalam menentukan kebijakan pembangunan sektor pertanian

KABUPATEN SEMARANG – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembanguna (BPKP) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja badan usaha milik desa (Bumdes). Sebanyak 362 Bumdes di tanah air menjadi samp

Sampai akhir November 2023, berdasarkan data Dinas Kesehatan tinggal 2.190 kasus. Angka itu menurun drastis dibandingkan akhir 2022, sebanyak 3.190 kasus.