DPRD Semarang Desak Program Makan Bergizi Gratis Dipercepat, “Manfaatnya Harus Merata!”
Komisi D DPRD Semarang minta percepatan program Makan Bergizi Gratis agar manfaatnya merata. Koordinasi lintas-OPD dan perizinan jadi fokus utama.

SEMARANGNETWORK.COM – Komisi D DPRD Kota Semarang mendorong percepatan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya bisa dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok sasaran di Kota Semarang.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Mualim, seusai rapat koordinasi bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Koordinator Wilayah Sarana Produksi Pangan Gizi (Korwil SPPG), pada Senin (3/11/2025).


Baru 50 Persen Target Tercapai

Menurut Mualim, realisasi penerima manfaat program MBG di Semarang baru mencapai sekitar 50 persen dari target yang ditetapkan.
Karena itu, ia menekankan pentingnya koordinasi lintas-OPD agar hambatan yang ada segera diselesaikan.

“Kami mempercepat program Presiden terkait MBG di Kota Semarang. Hari ini kami undang Dinas Pendidikan, DLH, Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, hingga Korwil SPPG,” jelasnya.


Masalah Perizinan dan Fasilitas Jadi Kendala

Di lapangan, masih ditemukan beberapa kendala, terutama dalam hal pembangunan fasilitas dapur dan perizinan.
Sejumlah SPPG (Sarana Produksi Pangan Gizi) belum selesai dibangun dan belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) — syarat wajib sebelum dapur MBG beroperasi.

“SLHS itu terkait kondisi bangunan, IPAL, sampai hasil uji laboratorium air. Tidak boleh diterbitkan sebelum tiga syarat ini terpenuhi,” tegas Mualim.

Ia meminta Korwil SPPG untuk lebih aktif berkoordinasi dengan OPD teknis agar penerbitan sertifikat bisa dipercepat tanpa melanggar aturan.


Gerakkan Ekonomi Lokal dan Libatkan UMKM

Selain aspek teknis, Komisi D juga menyoroti aspek ekonomi lokal dari program MBG.
Menurut Mualim, pelaksanaan program harus memberdayakan UMKM dan tenaga kerja lokal, mulai dari penyediaan bahan pangan seperti sayur, telur, hingga beras.

“Program ini harus berputar di ekonomi lokal,” tandasnya.

Komisi D juga mengingatkan Dinas Pendidikan untuk memastikan data penerima manfaat valid dan merata, agar tidak ada kelompok yang tertinggal.


Satgas MBG Diminta Aktif Pantau Kualitas Makanan

Anggota Komisi D, Arya Setya Novanto, menambahkan agar Satgas MBG Kota Semarang yang diketuai Wakil Wali Kota Semarang aktif berkomunikasi dengan semua OPD.
Ia menilai masih ada kelompok sasaran yang belum tersentuh program, seperti pesantren, PAUD-TK, dan sekolah inklusi.

“Program ini bagus untuk perbaikan gizi anak, tapi penerimanya harus merata,” ucap Arya.

Selain itu, ia juga mengingatkan Satgas agar melakukan kontrol ketat terhadap kualitas makanan.

“Satgas harus memastikan makanan yang dibagikan berkualitas baik, aman dikonsumsi, dan sesuai standar,” tegasnya.


Fokus pada Pemerataan dan Kualitas Program

 

Komisi D DPRD Semarang berkomitmen melakukan evaluasi rutin setiap bulan untuk memantau progres pelaksanaan MBG.
Harapannya, program ini tidak hanya berjalan sesuai target, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi perbaikan gizi dan kesejahteraan masyarakat.


Anda mungkin juga menyukai