KENDAL – Pemerintah Kabupaten Kendal menyatakan dukungan penuh terhadap program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan mendorong keluarga penerima manfaat (KPM) untuk mencapai graduasi bantuan sosial.
Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari, memberikan apresiasi kepada Kementerian Sosial RI, Pemprov Jawa Tengah, dan seluruh pihak yang terlibat dalam kerja sama program ini. Ia menegaskan bahwa upaya graduasi bansos merupakan langkah penting untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan, sekaligus membangun ekosistem sosial yang berkelanjutan.
“Program ini sangat baik dalam membantu masyarakat lepas dari ketergantungan bansos melalui pemberdayaan,” ujar bupati saat penutupan pilot project pemberdayaan masyarakat menuju graduasi bansos di Desa Ngesrepbalong, Kecamatan Limbangan, Kamis (11/12/2025).
Bupati berharap, intervensi semacam ini terus meningkatkan jumlah KPM yang mampu graduasi serta menjadi masyarakat produktif. “Alhamdulillah, sudah banyak yang berhasil graduasi. Hari ini juga telah dilakukan wisuda simbolis oleh Pak Wamen Sosial RI,” tambahnya.
Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, menegaskan bahwa program ini dirancang untuk mendorong kemandirian masyarakat agar tidak selamanya mengandalkan bantuan pemerintah.
“Ini merupakan wujud nyata instruksi Presiden dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan menuju target kemiskinan ekstrem nol persen pada 2026,” jelasnya.
Pilot project ini melibatkan sembilan desa dari sekitar 1.290 desa di Jawa Tengah. Intervensi dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan, termasuk bantuan Kelompok Usaha Bersama (Kube) dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Setiap desa memiliki 10 kelompok Kube yang masing-masing menerima Rp20 juta, disesuaikan dengan potensi desa. Selain itu, bantuan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) senilai Rp5 juta diberikan kepada KPM yang sudah memiliki embrio usaha.
Wamen menambahkan bahwa pihaknya juga menggandeng sektor swasta dan meningkatkan peran Bank Himbara untuk mendukung keberlanjutan usaha masyarakat hingga berorientasi ekspor.
Pendampingan dilakukan secara komprehensif, mulai dari peningkatan kapasitas hingga modal usaha, bagi 300 KPM yang berhasil graduasi. Pada kegiatan tersebut, sebanyak 300 KPM menyatakan siap mandiri dan tidak lagi ingin menerima bantuan sosial.
