Polemik PKK Semarang, Dosen USM Soroti Kepemimpinan hingga Beban Kader

SEMARANGNETWORK.COM — Polemik kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Semarang dinilai menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola organisasi. Pembenahan tidak cukup dilakukan dengan menyederhanakan jadwal kegiatan, tetapi juga perlu menyentuh aspek kepemimpinan, komunikasi internal, pengambilan keputusan, hingga beban yang ditanggung kader.

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Semarang (USM), Dr. Rr. B. Natalia Sari Pujiastuti, S.Psi., M.Si., yang akrab disapa Naneth, mengatakan evaluasi perlu melibatkan kader dalam menentukan program dan arah organisasi.

“PKK merupakan aset sosial yang penting bagi pemberdayaan perempuan dan keluarga. Namun, ketika kegiatan mulai dipersepsikan sebagai beban, tata kelolanya perlu dibenahi. Pemberdayaan tidak boleh bergeser menjadi sekadar kewajiban administratif,” ujar Naneth.

Menurut dia, setiap kegiatan PKK harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, pelaksanaan program perlu diseimbangkan dengan kebutuhan kader dan tujuan pemberdayaan keluarga.

Kepemimpinan dan Komunikasi Internal Jadi Sorotan

Naneth juga menyoroti pola kepemimpinan Tim Penggerak (TP) PKK Kota Semarang sejak 2023. Dalam dua periode pemerintahan yang dipimpin wali kota perempuan, posisi Ketua TP PKK tidak dijalankan oleh pasangan wali kota, berbeda dari pola yang lazim diterapkan dalam struktur PKK.

Menurut Naneth, kondisi tersebut perlu ditelaah dari sisi kewenangan kelembagaan, kesinambungan koordinasi dengan pemerintah daerah, serta kepercayaan kader terhadap organisasi. Namun, perubahan pola kepemimpinan tidak serta-merta dapat dianggap sebagai penyebab polemik.

“Persoalannya bukan siapa yang memimpin, melainkan apakah kepemimpinan memiliki kewenangan yang jelas, koordinasi yang efektif, dan kepercayaan kader. Tanpa komunikasi dua arah, organisasi berisiko lebih menekankan instruksi dan pelaporan daripada kebutuhan serta aspirasi anggotanya,” jelasnya.

Ia menilai kader perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Dengan begitu, agenda organisasi tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi, tetapi juga menjawab kebutuhan keluarga dan lingkungan setempat.

Penelitian Ungkap Tantangan Pemberdayaan Kader PKK

Pandangan Naneth sejalan dengan penelitiannya yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis pada 2024 mengenai semangat wirausaha sosial kader PKK dalam pemberdayaan ekonomi keluarga.

Penelitian tersebut mengidentifikasi potensi PKK dalam mendorong pemberdayaan ekonomi. Namun, terdapat pula tantangan yang perlu diperhatikan, antara lain pengulangan kegiatan, keterbatasan inovasi, dan tata kelola administrasi.

Sebagai pendiri Tangan Terampil sekaligus mentor pemberdayaan perempuan melalui kewirausahaan sejak 2015, Naneth menegaskan bahwa kader harus ditempatkan sebagai subjek pemberdayaan, bukan sekadar pelaksana program.

“Keberhasilan PKK tidak cukup diukur dari banyaknya rapat dan laporan, tetapi dari manfaat nyata bagi keluarga. Evaluasi harus melibatkan kader Dasawisma, RT, dan RW agar keputusan organisasi benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Naneth berharap kritik terhadap tata kelola dapat menjadi bahan evaluasi untuk menjaga relevansi dan keberlanjutan PKK sebagai organisasi pemberdayaan di tingkat lokal.

“PKK harus tetap kuat, tetapi tata kelolanya harus berani berubah. Pemberdayaan seharusnya menambah daya perempuan dan keluarga, bukan menambah beban atas nama partisipasi,” pungkasnya.