Gandeng 44 Kampus, Pemprov Jateng Libatkan Akademisi Kawal Program Pembangunan 2025

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka babak baru dalam pola pembangunan daerah. Sepanjang 2025, gagasan akademik tak lagi berhenti di ruang kampus, tetapi turun langsung ke desa, wilayah pesisir, hingga kawasan rawan bencana.

Di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, Pemprov Jateng menggandeng 44 perguruan tinggi negeri dan swasta untuk mengawal langsung program-program strategis pemerintah daerah. Kolaborasi ini menandai perubahan pendekatan pembangunan yang lebih ilmiah, efisien, dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Gubernur Ahmad Luthfi, Wakil Gubernur Taj Yasin, dan 44 pimpinan perguruan tinggi pada 14 Maret 2025, atau hanya 22 hari setelah pelantikan kepala daerah. Kesepakatan itu kemudian dirajut dalam wadah Forum Rektor sebagai ruang kolaborasi antara kebijakan publik dan kajian akademik.

Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerja Sama Pemprov Jateng, Yasip Khasani, mengatakan setiap kampus dilibatkan sesuai dengan karakter dan keunggulan masing-masing.

“Setiap perguruan tinggi mendapatkan program berbeda, disesuaikan dengan potensi dan kompetensinya,” ujar Yasip, Minggu (28/12/2025).

Menurutnya, pola kolaborasi ini membuat beban pemerintah menjadi lebih ringan, sementara kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran karena disusun berdasarkan kajian ilmiah, diuji di lapangan, dan dievaluasi bersama.

Sepanjang 2025, perguruan tinggi telah terlibat aktif dalam 29 program gubernur. Di sektor perumahan, Dinas Perumahan menggandeng 15 universitas melalui program KKN Tematik untuk mengawal program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Mahasiswa turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi kondisi rumah warga agar bantuan tepat sasaran.

Di bidang kesehatan, sejumlah perguruan tinggi swasta membantu Dinas Kesehatan dalam sosialisasi sensus kesehatan dan program Speling. Sementara di wilayah rawan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bekerja sama dengan 24 perguruan tinggi untuk mitigasi dan penanganan bencana berbasis kajian risiko dan kesiapsiagaan masyarakat.

Kolaborasi ini, kata Yasip, baru tahap awal. Ke depan, seluruh 136 program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2025–2030 ditargetkan melibatkan perguruan tinggi. Pada 2026, sebanyak 72 perguruan tinggi swasta lainnya dijadwalkan bergabung.

“Harapannya, pola kerja sama ini juga ditiru oleh pemerintah kabupaten dan kota agar pembangunan lebih sejalan dan kampus benar-benar menjadi mitra daerah,” jelasnya.

Wakil Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah, Dr Wahid Abdulrahman, menilai kolaborasi tersebut sebagai langkah bersejarah dalam tata kelola pemerintahan daerah. Setiap kampus diberi keleluasaan memilih program sesuai wilayah dan keahliannya, sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan.

Sejumlah program unggulan lahir dari skema ini. Universitas Diponegoro (Undip) mengembangkan teknologi desalinasi untuk mengolah air payau menjadi air siap minum bagi masyarakat pesisir. Di Kudus, mahasiswa KKN dilibatkan dalam pengawasan program RTLH. Program penanganan stunting, cek kesehatan gratis, hingga layanan Speling juga dijalankan bersama berbagai perguruan tinggi.

“Manfaatnya sangat besar. Pemerintah dan kampus memiliki tujuan yang sama dan saling memberikan kemanfaatan,” kata Wahid.

Ia menambahkan, pemprov memperoleh dukungan tenaga ahli mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi kebijakan. Selain itu, pemetaan program menjadi lebih efektif, seperti penanganan stunting di Banyumas oleh Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), serta persoalan di Wonogiri dan Sragen yang dikawal Universitas Sebelas Maret (UNS).

Wakil Gubernur Taj Yasin menegaskan, kerja sama dengan perguruan tinggi bukan sekadar formalitas nota kesepahaman. Kolaborasi difokuskan pada kerja tematik untuk mengawal pembangunan desa, pertanian, UMKM, kesehatan, hingga penyediaan air bersih.

“Tahun 2025 kita libatkan 44 kampus. Tahun berikutnya, seluruh perguruan tinggi di Jawa Tengah akan kita gandeng,” ujarnya.

Langkah Pemprov Jateng ini juga mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah dan kampus sebagai langkah strategis agar kebijakan publik berbasis kajian ilmiah.

“Ini good idea, good move. Supaya kebijakan tidak dibuat berdasarkan perasaan, tetapi benar-benar berdasarkan studi,” kata Tito dalam forum nasional di Semarang.

Dengan kolaborasi tersebut, pembangunan di Jawa Tengah kini tak hanya dirancang di balik meja birokrasi, tetapi juga hidup di ruang kelas, laboratorium, dan desa-desa. Kampus hadir sebagai mitra strategis, memastikan kebijakan publik memiliki pijakan ilmiah dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.