Gubernur Ahmad Luthfi Canangkan Program Kecamatan Berdaya, Wadah Pemberdayaan Masyarakat

SRAGEN – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mencanangkan Program Kecamatan Berdaya secara serentak di Desa Sidodadi, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Rabu (30/10/2025).

Program ini diharapkan menjadi wadah pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata di seluruh wilayah Jawa Tengah.

“Program Kecamatan Berdaya ini bukan cuma dicanangkan, tapi harus operasional dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat,” tegas Gubernur Luthfi di hadapan para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah.

Kecamatan Jadi Simpul Pemberdayaan

Jawa Tengah memiliki 8.573 desa, 537 kecamatan, dan 35 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk hampir 38 juta jiwa. Menurut Luthfi, rentang kendali antara pemerintah provinsi hingga desa sangat luas, sehingga kecamatan harus menjadi simpul strategis penghubung Pemprov dengan masyarakat.

Program Kecamatan Berdaya dirancang untuk menjangkau semua kalangan — mulai dari pemuda, petani, perempuan, penyandang disabilitas, hingga kelompok rentan.

“Para bupati dan wali kota, arahkan camat agar jadi motor penggerak anak muda. Petani milenial harus kita siapkan supaya Jawa Tengah tetap jadi lumbung pangan nasional,” ujarnya.

Dorong Pemberdayaan Perempuan dan Disabilitas

Luthfi juga menekankan pentingnya peran perempuan dan penyandang disabilitas dalam pembangunan. Ia meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan BUMD membuka kesempatan kerja minimal 1–2 persen bagi penyandang disabilitas.

Sementara itu, perempuan akan diberikan pelatihan dan pendampingan hukum agar semakin mandiri secara ekonomi dan sosial.

“Kalau ini dijalankan, output-nya jelas — kemiskinan berkurang, SDM makin baik, dan masyarakat makin mandiri,” kata Luthfi.

Evaluasi dan Pengawasan Berbasis Data

Untuk memastikan efektivitasnya, Gubernur meminta agar seluruh program Kecamatan Berdaya dievaluasi dan dilaporkan secara berkala.

“Saya minta dibuatkan dasbor di ruang kerja saya untuk memantau program yang turun ke kecamatan. Provinsi hanya pembina teknis, pelaksana ada di bupati dan wali kota,” tegasnya.

Luthfi juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat agar tidak ada satu pun desa yang tertinggal.

“Tidak boleh ada perempuan tanpa perlindungan, disabilitas tanpa pegangan, atau pemuda yang hanya mengandalkan warisan orang tua. Dengan Kecamatan Berdaya, kita wujudkan Jawa Tengah yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo,” pungkasnya.

123 Kecamatan Jadi Lokasi Awal

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno menuturkan, sebagian besar kabupaten/kota telah menetapkan lokasi pilot project Kecamatan Berdaya.

• 30 kabupaten/kota telah menerbitkan SK lokasi di 123 kecamatan.

• 23 kabupaten/kota sudah menetapkan SK Pembina Kecamatan Berdaya.

• 16 kabupaten/kota telah memiliki SK Tim Kecamatan Berdaya.

Untuk mempercepat pelaksanaan, Pemprov Jawa Tengah mengalokasikan anggaran Rp1,4 miliar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil (Dispermadesdukcapil) pada Perubahan Anggaran 2025.