Sungai Plumbon Akan Dilebarkan Jadi 25 Meter, Solusi Permanen Banjir Semarang

SEMARANG – Penanganan banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Plumbon di Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, kini memasuki tahap penanganan darurat sekaligus perencanaan jangka panjang.

Pemerintah pusat bersama Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana berkolaborasi mempercepat normalisasi sungai, pembangunan hunian sementara, hingga pembebasan lahan untuk pelebaran aliran sungai.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, mengatakan kondisi banjir di Semarang mulai terkendali setelah penanganan darurat dilakukan di titik tanggul yang jebol.

“BBWS sudah mengambil langkah darurat untuk menutup sumber banjir. Setelah ini akan dilakukan penanganan permanen agar kejadian serupa tidak kembali terulang,” ujar Suharyanto saat meninjau lokasi banjir di Semarang, Selasa (19/5).

Baca Juga: SPMB Jateng 2026 Dimulai, Gubernur Ahmad Luthfi Ancam Coret Siswa Titipan

Menurutnya, pemerintah juga telah menyiapkan langkah besar berupa normalisasi dan pelebaran Sungai Plumbon guna mengurangi risiko banjir di masa mendatang.

“Pemprov Jawa Tengah dan Pemkot Semarang bekerja sama dengan BBWS akan membebaskan lahan agar sungai bisa dilebarkan sehingga risiko banjir ke depan bisa diminimalisir,” katanya.

Selain fokus pada infrastruktur, pemerintah juga memastikan kebutuhan dasar warga terdampak tetap terpenuhi.

Bantuan makanan, pakaian, air bersih, hingga kebutuhan harian lain terus disalurkan bagi warga yang mengungsi maupun tinggal sementara di rumah keluarga.

“Kebutuhan masyarakat terdampak menjadi prioritas. Kalau masih kurang nanti akan kami tambah,” tegas Suharyanto.

Baca Juga: Melongok Langkah Ritno Kurniawan, Menyulap Nyarai jadi Desa Wisata dan Desa Sejahtera Astra di Kaki Bukit Barisan

BNPB juga menyiapkan pembangunan hunian sementara atau huntara bagi warga yang rumahnya dinilai tidak aman lagi untuk ditempati.

Sementara warga yang memilih tinggal bersama kerabat akan menerima bantuan dana hunian sebesar Rp600 ribu per bulan per kepala keluarga hingga rumah permanen selesai dibangun.

“Nanti warga yang tidak memilih huntara akan mendapat bantuan Rp600 ribu per bulan sampai hunian tetap selesai,” jelasnya.