SEMARANGNETWORK.COM - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pembangunan di wilayahnya membutuhkan kolaborasi dari banyak pihak. Karena itu, konsep pemerintahan kolaboratif (collaborative government) terus diperkuat untuk mendorong kemajuan Jawa Tengah.
Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam acara Berita Satu Regional Forum 2025 di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (10/12/2025).
Luthfi menjelaskan bahwa kolaborasi dilakukan melalui integrasi program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Selain itu, dukungan dari instansi terkait, perguruan tinggi, sektor swasta, hingga seluruh potensi masyarakat juga menjadi faktor penting.
Pemprov Jateng hingga kini telah menjalin kerja sama dengan puluhan rektor perguruan tinggi di wilayahnya. Kerja sama dengan universitas di luar Jawa Tengah pun juga diperluas dan terus dikembangkan.
“Kami menggandeng kampus dan berbagai potensi masyarakat. Collaborative government adalah cara untuk membangun Jawa Tengah bersama-sama,” ujar Luthfi.
Ia menambahkan bahwa pembangunan daerah tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Dibutuhkan kontribusi dari sektor investasi, yang hingga triwulan III tahun 2025 sudah mencapai Rp66,13 triliun.
Untuk itu, Luthfi mendorong penerapan konsep aglomerasi di berbagai sektor. Setiap eks karesidenan di Jawa Tengah diharapkan dapat bekerja sama dengan daerah sekitar dalam pengembangan ekonomi, pariwisata, dan sektor lainnya.
“Di Jawa Tengah ada enam eks karesidenan. Kami dorong aglomerasi untuk menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru,” jelasnya.
Kolaborasi juga dilakukan lintas provinsi. Jawa Tengah telah menjalin kerja sama dengan Kepulauan Riau, Lampung, Maluku Utara, Jawa Timur, dan berbagai daerah lain, meliputi bidang investasi, UMKM, ketahanan pangan, hingga BUMD.
