Pemprov Jateng Targetkan Swasembada Pangan 2026, Ahmad Luthfi Gandeng Bupati dan Instansi Vertikal

SURAKARTA — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan kesiapan untuk mewujudkan swasembada pangan sekaligus menjadi penumpu pangan nasional pada 2026. Sejumlah langkah strategis telah disiapkan guna merealisasikan target tersebut.

Komitmen itu ditegaskan melalui penandatanganan kesepakatan bersama ketahanan pangan Jawa Tengah 2026 antara Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dengan seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Tengah, serta melibatkan instansi vertikal seperti Kodam IV/Diponegoro, Polda Jateng, dan BPS Jateng. Penandatanganan berlangsung di The Sunan Hotel, Kota Surakarta, Rabu (14/1/2026).

Gubernur Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa peta jalan (roadmap) swasembada pangan 2026 telah disusun secara terintegrasi. Namun, pencapaian target tersebut membutuhkan peran aktif pemerintah kabupaten/kota, mulai dari pengamanan lahan, pengembangan komoditas unggulan, distribusi, hingga pemasaran hasil pertanian.

“Ini tidak bisa hanya dilakukan oleh provinsi. Bupati dan wali kota memiliki peran penting, termasuk dukungan dari instansi vertikal seperti TNI dan Polri,” kata Luthfi usai kegiatan.

Dalam roadmap tersebut, Pemprov Jateng menargetkan produksi padi sebesar 10,5 juta ton gabah kering giling (GKG) pada 2026, atau meningkat 12,22 persen dibandingkan realisasi 2025. Selain itu, produksi jagung ditargetkan mencapai 3,7 juta ton, naik tipis 0,17 persen, serta tebu sebesar 4,4 juta ton.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Jateng menetapkan daerah prioritas intervensi produksi pangan. Untuk komoditas padi, intervensi benih melalui APBD 2026 dilakukan di 12 kabupaten, yakni Cilacap, Kebumen, Tegal, Brebes, Pemalang, Demak, Grobogan, Sragen, Sukoharjo, Blora, Rembang, dan Pati.

Sementara itu, intervensi produksi jagung dilakukan di delapan kabupaten dengan total luas sekitar 3.200 hektare, meliputi Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Karanganyar, Kendal, Pemalang, dan Rembang. Untuk komoditas tebu, pengembangan difokuskan di Kabupaten Blora.

Langkah berikutnya adalah menyiapkan Jawa Tengah sebagai pusat benih nasional. Ahmad Luthfi telah menginstruksikan optimalisasi 75 balai pertanian dan perkebunan yang tersebar di 35 kabupaten/kota.

Selain itu, Pemprov Jateng secara tegas melarang alih fungsi lahan pertanian dan lahan hijau menjadi kawasan permukiman. Larangan tersebut telah disampaikan kepada seluruh kepala daerah dan dikoordinasikan dengan Kementerian ATR/BPN.

“Ini tidak boleh dilanggar. Kalau terbukti ada pelanggaran, akan kami tindak tegas,” ujar Luthfi.

Pemprov Jateng juga menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk mengatur pengelolaan dan distribusi hasil panen, agar kebutuhan pangan di Jawa Tengah terpenuhi terlebih dahulu sebelum dipasarkan ke luar daerah.

Di luar sektor pertanian, swasembada pangan juga diperkuat melalui peternakan dan perikanan. Target produksi peternakan meliputi susu sebanyak 942.497 ton, daging 76.570 ton, dan telur 917.863 ton. Sementara sektor perikanan ditargetkan menghasilkan 354.029 ton perikanan tangkap, 600.000 ton perikanan budidaya, serta 541.775 ton garam, dengan penguatan sentra garam rakyat di Rembang, Pati, Demak, Jepara, Brebes, Cilacap, dan Purworejo.